Apa Peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap Fintech Pinjaman Online ?

Apa Peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap

Fintech Pinjaman Online ?

 Dorkas Manurung

Perkembangan teknologi menjadi salah satu fenomena yang tak bisa dihindari, salah satunya startup financial technology (Fintech) yang sedang booming.

Fintech sendiri bertujuan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada mereka yang membutuhkan. Seperti pinjaman pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari.

Prosesnya pun tidak seribet peminjaman di Bank, hanya mengisi formulir data diri dan upload dokumen seperti E-KTP, Foto Selfi atau ID Card karyawan. Maka dalam beberapa menit akan cair. Kemudahaan inilah yang membuat masyarakat semakin tergoda untuk meminjam di Perusahaan Fintech yang ada. Apalagi untuk proses peminjaman ini tidak perlu melalui "BI CHECKING"

Dimana kita bisa temukan peminjaman seperti ini, mudah kok. Kita tinggal melihat di menu Playstore ponsel kita nanti disana kita akan temukan banyak aplikasi peminjaman online. Lalu kita download fintech mana yang mau dipinjam dananya. Jangka waktu pengembaliannnya juga beraneka-ragam, ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari bahkan ada yang 1 bulan. 

Namun, masyarakat harus berhati-hati dalam hal peminjaman uang karena bunga yang diberikan lebih besar daripada bunga yang ditetapkan Bank Indonesia bahkan lebih besar jika meminjam dari rentenir. Belum lagi jika terlambat melakukan pembayaran, tidak ada toleransi. Peminjam akan "diteror" dengan cara menghubungi atau kirim sms ke nomor kontak yang ada sipeminjam. Tujuannya supaya kita melakukan pembayaran dan membuat kita malu, boleh dikatakan “Pencemaran Nama Baik”. Mereka bahkan bisa berkata kasar atau ancaman pada saat menghubungi.

Perusahaan Fintech yang melakukan penagihan dengan cara menghubungi kontak yang tercatat di handphone milik peminjam sebenarnya sudah melanggar tentang "Penyalahgunaan data pribadi" yang tertuang di "UU ITE Pasal 26"

(https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf)

Untuk itu bagi peminjam yang mengalami perbuatan tidak menyenangkan tersebut, bisa melaporkannya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) agar bisa ditindak dan mengantisipasi kejadian yang serupa tidak terulang/tidak menjamurnya cara penagihan yang tidak sesuai Peraturan Pemerintah. 

Untuk Fintech sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknolgi Informasi (LMPUBTI) atau peer-to-peer lending.

Dan Per-28 Juni 2018, sudah ada 63 Perusahaan Fintech yang sudah berizin dan terdaftar di OJK. Berikut link nama Perusahaan Fintech yang sudah berizin, terdaftar dan diawasi OJK.

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Juni-2018.aspx

Lalu bagaimana dengan Perusahaan Fintech ilegal, yang belum berizin dan belum terdaftar di OJK ? Sanksi apa yang akan diberikan OJK dan KOMINFO kepada Perusahaan Fintech tersebut. Bisakah OJK dan KOMINFO menghapus semua aplikasi pinjam meminjam uang dari fintech ilegal tersebut.  

Dan bagaimana dengan ketetapan suku bunga yang diberikan Perusahaan Fintech kepada peminjam ? OJK dan Bank Indonesia (BI) tidak mengaturnya, untuk ketetapan suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Jadi tidak usah heran, jika terlambat melakukan pembayaran akan dikenakan biaya keterlambatan dengan suku bunga yang beraneka-ragam dan dikenakan harian. Sehingga hal ini membuat peminjam "tercekik".   

Bukan hanya itu saja, untuk mekanisme cara penagihan dan penyelesaian pembayarannya, OJK dan Bank Indonesia menyerahkan semuanya kepihak Perusahaan Fintech. Hal inilah yang membuat "PENGINGAT PEMBAYARAN / PENAGIH HUTANG" bisa bebas dalam berbicara, sms dan whatsup. 

Bagaimana dengan peminjam yang tidak bisa melakukan pembayaran pas Jatuh Tempo dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), musibah, sakit atapun kebutuhan mendesak lainnya. Sehingga tidak bisa melakukan pembayaran, jawabannya : ada yang menawarkan cicilan tapi dengan suku bunga yang berjalan setiap harinya dan ada yang tidak mau perduli pokoknya harus dibayar lunas. Belum ada Perusahaan Fintech yang menawarkan penyelesaian hutang-piutang masyarakat seperti ketentuan program Bank : Potongan / Diskon dalam satu kali bayar, Cicilan yang diperpanjang dengan bunga rendah dan Diskon cicilan.

(https://www.amalan.com/id/blog/bi-checking-akan-dihapus-setelah-5-tahun-memang-iya)

Lalu, bagaimana sebenarnya Prosedur dan Peraturan Fintech Peminjaman Uang di Indonesia ? Bagaimana OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengawasi Fintech Peminjaman Uang yang semakin menjamur dimasyarakat ? Dan sanksi apa yang akan diberikan atau sudah diberikan kepada Fintech Peminjaman Uang yang ilegal/tidak sesuai dengan Peraturan. 

Sanksi apa yang diberikan kepada Perusahaan Fintech yang sistem penagihannya meresahkan masyarakat ? Seperti ancaman, caci maki bahkan sampai melakukan Pencemaran Nama Baik. Dan tidak bisakah Perusahaan Fintech melalui "BI CHECKING" tidak langsung di approved. Hal ini dapat membantu masyarakat yang memang sudah di blacklist BI dapat menyelesaikan dulu Hutang-Piutang dengan Perusahaan yang dipinjamnya, baru bisa melakukan peminjaman kembali. 

Semoga Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dapat mengawasi dan ikut-serta dalam hal Peraturan mengenai mekanisme Pinjam-Meminjam di Perusahaan Fintech Pinjaman Online. Sehingga kedepannya Perusahaan Fintech Pinjaman Online dapat berjalan bertahun-tahun dan tidak ada yang merasakan dirugikan.

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------